Sejarah Balai Harta Peninggalan Surabaya

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 

Keberadaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kedatangan Pemerintah Belanda pada tahun 1596, yang tujuan awalnya adalah untuk berdagang. Seiring perkembangan waktu, perdagangan Pemerintah Belanda mendapat tekanan dari pesaing dari Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang lebih besar, maka untuk menghadapi persaingan itu, Pemerintah Belanda membentuk Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Belanda Hindia Timur.

Selanjutnya, dengan pembentukan VOC tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Belanda mendapatkan kesuksesan dan terus melakukan perluasaan daerah perdagangan. Seperti yang diketahui bahwa salah satu cara memperluas daerah perdagangan, Pemerintah Belanda adalah melalui perperangan.

Bertambah luasnya daerah perdagangan berbading lurus dengan jumlah orang belanda yang meninggal dalam peperangan. Selanjutnya guna mengurus harta kekayaan dari orang yang meninggal tersebut, demi kepentingan para ahli warisnya yang berda di Belanda, maka dibentuklah sebuah Lembaga yang diberi nama Wees En Boedel Kamer atau yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan “Balai Harta Peninggalan” pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.

Pasca kemerdekaan Indonesia, keberadaan Balai Harta Peninggalan tetap ada dikarenakan adanya ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu “Segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada  masih  langsung  berlaku,  selama  belum  diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Seiring perubahan politik dan sistem hukum di Indonesia, keberadaan Balai Harta Peninggalan, mengalami pasang surut, jika awalnya terdapat perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan di Daerah Tingkat I dan Tingkat II, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 semua perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan tersebut dihapus dan menyisakan 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Khusus untuk Balai Harta Peninggalan Surabaya, wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) propinsi, antara lain : seluruh Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.


  • +6231 8531785
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© 2022 Balai Harta Peninggalan - Surabaya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia